Peran Bakamla dan Polair dalam menanggulangi kejahatan laut sangat penting bagi keamanan wilayah perairan Indonesia. Bakamla, atau Badan Keamanan Laut, dan Polair, atau Kepolisian Perairan, memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda namun saling melengkapi dalam menjaga keamanan laut.

Menurut Kepala Bakamla, Laksamana Muda TNI Aan Kurnia, peran Bakamla adalah sebagai lembaga pengawasan dan penegakan hukum di laut. “Bakamla bertugas untuk melindungi kekayaan laut Indonesia dan mencegah tindak kejahatan di wilayah perairan kita,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Polair, Komisaris Besar Polisi Sambodo Purnomo Yogo, menjelaskan bahwa Polair bertanggung jawab dalam penegakan hukum di laut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. “Kami bekerja sama dengan Bakamla dalam menanggulangi kejahatan laut seperti pencurian ikan, penyelundupan barang terlarang, dan tindak kejahatan lainnya,” kata Sambodo.

Dalam penegakan hukum di laut, Bakamla dan Polair sering kali bekerja sama dalam patroli laut dan pengawasan wilayah perairan. Mereka juga melakukan koordinasi dengan instansi terkait seperti TNI AL, Bea Cukai, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk meningkatkan efektivitas dalam menanggulangi kejahatan laut.

Menurut Direktur Eksekutif Indonesian Maritime Security Center, Muhamad Arif, kerjasama antara Bakamla dan Polair sangat penting dalam menjaga keamanan laut Indonesia. “Dengan bekerja sama, keduanya dapat saling mendukung dan memperkuat penegakan hukum di laut,” ujarnya.

Dalam upaya menanggulangi kejahatan laut, peran Bakamla dan Polair tidak bisa dipandang remeh. Mereka memiliki peran yang vital dalam menjaga kedaulatan negara dan keamanan wilayah perairan Indonesia. Dengan kerja sama yang baik dan sinergi antara keduanya, diharapkan kejahatan laut dapat diminimalisir dan keamanan laut dapat terjaga dengan baik.