Strategi pembinaan keamanan laut merupakan hal yang sangat penting untuk meningkatkan kedaulatan negara. Keamanan laut bukan hanya tentang melindungi perairan negara dari ancaman luar, tetapi juga tentang menjaga sumber daya laut yang melimpah agar dapat dimanfaatkan secara optimal oleh negara.

Menurut Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo, “Keamanan laut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kedaulatan negara. Tanpa keamanan laut yang baik, negara akan rentan terhadap ancaman dari luar yang dapat mengganggu stabilitas dan keberlanjutan pembangunan nasional.”

Salah satu strategi pembinaan keamanan laut yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan kerjasama antara berbagai instansi terkait, seperti TNI AL, Polisi Perairan, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kolaborasi yang baik antara instansi-instansi tersebut akan memperkuat sistem pengawasan dan penegakan hukum di perairan negara.

Selain itu, pembangunan sarana dan prasarana yang memadai juga merupakan bagian penting dari strategi pembinaan keamanan laut. Menurut Kepala Badan Keamanan Laut, Laksamana Muda TNI Aan Kurnia, “Pembangunan pos pengawasan dan patroli di perairan negara sangat diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan laut dan melindungi sumber daya laut dari eksploitasi ilegal.”

Dalam upaya meningkatkan kedaulatan negara melalui pembinaan keamanan laut, perlu juga adanya kerjasama dengan negara-negara tetangga dalam menjaga keamanan perairan bersama. Hal ini sejalan dengan prinsip UNCLOS (United Nations Convention on the Law of the Sea) yang menekankan pentingnya kerjasama antar negara dalam pengelolaan sumber daya laut.

Dengan menerapkan strategi pembinaan keamanan laut yang komprehensif dan berkelanjutan, diharapkan kedaulatan negara dalam mengelola sumber daya laut dapat terjaga dengan baik. Sehingga, Indonesia dapat menjadi negara maritim yang mandiri dan kuat di kancah internasional.