Peningkatan Efektivitas Penegakan Hukum di Laut Indonesia merupakan hal yang sangat penting untuk menjaga keamanan dan ketertiban di perairan Indonesia. Dengan luasnya wilayah laut Indonesia yang mencapai 5,8 juta km², penegakan hukum di laut menjadi tantangan yang kompleks namun sangat vital.

Menurut Direktur Eksekutif Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Henri Subagiyo, penegakan hukum di laut Indonesia masih banyak mengalami hambatan seperti minimnya sarana dan prasarana, serta kurangnya koordinasi antarinstansi terkait. Oleh karena itu, diperlukan upaya konkret untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum di laut Indonesia.

Salah satu langkah yang bisa dilakukan adalah meningkatkan kerjasama antara instansi terkait seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Hukum dan HAM, dan TNI AL. Hal ini sejalan dengan pernyataan Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla), Laksamana Muda TNI Aan Kurnia, yang menyatakan bahwa “Kerjasama antarinstansi sangat penting untuk meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum di laut.”

Selain itu, penguatan kapasitas aparat penegak hukum seperti Satgas 115 KKP dan Satgas Keamanan Laut juga perlu dilakukan. Menurut Kepala Satgas 115 KKP, M. Zainal Arifin, “Peningkatan kapasitas dan pelatihan bagi aparat penegak hukum di laut sangat penting untuk menghadapi berbagai tantangan dan ancaman di perairan Indonesia.”

Dengan adanya upaya-upaya tersebut, diharapkan efektivitas penegakan hukum di laut Indonesia dapat meningkat, sehingga keamanan dan ketertiban di perairan Indonesia dapat terjaga dengan baik. Mari kita dukung bersama-sama upaya pemerintah dan instansi terkait dalam meningkatkan penegakan hukum di laut Indonesia demi kepentingan bersama.