Tindak pidana laut merupakan salah satu masalah yang seringkali terjadi di perairan Indonesia. Untuk itu, peranan pemerintah dalam menanggulangi tindak pidana laut sangatlah penting. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melindungi perairan Indonesia dari berbagai kejahatan yang terjadi di laut.

Menurut Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla), Laksamana Muda Aan Kurnia, peranan pemerintah sangat diperlukan dalam menjaga keamanan laut. “Pemerintah harus terus melakukan patroli di perairan Indonesia untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana laut yang merugikan negara,” ujarnya.

Pemerintah juga perlu bekerja sama dengan berbagai pihak terkait, seperti TNI AL, Polri, dan lembaga internasional untuk meningkatkan kerjasama dalam menanggulangi tindak pidana laut. Hal ini sejalan dengan pendapat Direktur Eksekutif Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), Prigi Arisandi, yang menyatakan bahwa “kerja sama antar lembaga dan negara sangat penting untuk mengatasi tindak pidana laut yang semakin kompleks.”

Selain itu, pemerintah juga perlu meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM yang terlibat dalam penegakan hukum di laut. Hal ini dapat dilakukan melalui pelatihan dan pendidikan yang terus-menerus. Menurut Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Agus H. Purnomo, “SDM yang berkualitas dan profesional sangat dibutuhkan dalam menanggulangi tindak pidana laut agar dapat memberikan penanganan yang tepat dan efektif.”

Dengan adanya peranan pemerintah yang kuat dalam menanggulangi tindak pidana laut, diharapkan keamanan laut Indonesia dapat terjaga dengan baik. Sehingga, masyarakat dapat merasa aman dan nyaman saat beraktivitas di perairan Indonesia. Tindak pidana laut bukanlah masalah yang mudah untuk diselesaikan, namun dengan kerjasama yang baik dan komitmen yang tinggi dari pemerintah, masalah ini dapat diatasi dengan baik.