Investasi peningkatan sarana Bakamla menjadi hal yang sangat penting dalam mendukung penegakan hukum maritim di Indonesia. Bakamla atau Badan Keamanan Laut merupakan lembaga yang bertanggung jawab dalam menjaga keamanan dan ketertiban di perairan Indonesia. Dengan adanya investasi yang memadai, diharapkan Bakamla dapat bekerja lebih efektif dalam menegakkan hukum di laut.

Menurut Kepala Bakamla, Laksamana Muda TNI Aan Kurnia, investasi peningkatan sarana Bakamla sangat diperlukan agar lembaga ini dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. “Kita butuh sarana yang memadai untuk melakukan patroli di laut guna mencegah berbagai kejahatan maritim seperti pencurian ikan, penangkapan ilegal, dan penyelundupan barang ilegal,” ujar Aan Kurnia.

Investasi ini juga diharapkan dapat meningkatkan kerjasama antara Bakamla dengan instansi terkait seperti TNI AL, Polri, dan KKP. Dengan kerjasama yang baik, penegakan hukum maritim dapat dilakukan secara lebih efisien dan efektif.

Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), Prigi Arisandi, investasi peningkatan sarana Bakamla juga akan berdampak positif bagi keberlanjutan sumber daya laut di Indonesia. “Dengan penegakan hukum yang kuat, kita dapat melindungi ekosistem laut dan mencegah kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas ilegal di laut,” ujar Prigi.

Namun, Prigi juga menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan investasi ini. “Kita perlu memastikan bahwa dana investasi tersebut benar-benar digunakan untuk peningkatan sarana dan bukan untuk kepentingan pribadi atau korupsi,” tambahnya.

Dengan adanya investasi peningkatan sarana Bakamla, diharapkan penegakan hukum maritim di Indonesia dapat semakin kuat dan efektif. Hal ini tentu akan berdampak positif bagi keamanan laut, keberlanjutan sumber daya laut, dan kemakmuran masyarakat pesisir. Sebagai negara maritim, Indonesia perlu terus meningkatkan kapasitas dan kualitas lembaga penegak hukum maritim seperti Bakamla untuk menjaga kedaulatan laut dan melindungi kepentingan nasional.