Pelaksanaan kebijakan keamanan laut adalah hal yang sangat penting dalam menjaga keamanan dan stabilitas di perairan Indonesia. Kebijakan ini melibatkan berbagai aspek, mulai dari penegakan hukum sampai kerjasama antar negara. Dalam tinjauan dari segi kelembagaan, pelaksanaan kebijakan keamanan laut harus dilakukan dengan baik agar tujuan keamanan laut dapat tercapai.

Menurut Prof. Dr. Hikmahanto Juwana, seorang ahli hukum internasional, pelaksanaan kebijakan keamanan laut harus didukung oleh lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan dan kapasitas yang memadai. “Kelembagaan yang kuat akan memudahkan koordinasi antar instansi terkait dalam menjalankan kebijakan keamanan laut,” ujarnya.

Dalam konteks Indonesia, Badan Keamanan Laut (Bakamla) merupakan lembaga yang bertanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan keamanan laut. Kepala Bakamla, Laksamana Muda TNI Dr. Aan Kurnia, menyatakan bahwa Bakamla terus berupaya meningkatkan kapasitas dan koordinasi dengan instansi terkait untuk memperkuat keamanan laut di Indonesia.

Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan kebijakan keamanan laut seringkali dihadapi oleh berbagai tantangan, seperti minimnya sumber daya dan kurangnya koordinasi antar lembaga terkait. Hal ini membuat efektivitas pelaksanaan kebijakan keamanan laut menjadi terhambat.

Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk memperkuat kelembagaan yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan keamanan laut. Selain itu, kerjasama antar lembaga dan negara juga perlu ditingkatkan guna meningkatkan efektivitas dalam menjaga keamanan laut.

Dengan mengoptimalkan kelembagaan yang terlibat dan meningkatkan kerjasama antar negara, diharapkan pelaksanaan kebijakan keamanan laut dapat berjalan dengan lebih efektif dan dapat menjaga keamanan di perairan Indonesia. Sehingga, Indonesia dapat menjadi negara yang aman dan stabil di bidang keamanan laut.